Tugas Terstruktur 06

 Nama : Maysha Sekar Wahyuning Gusti 

NIM : 43125010213 

Mengukur Keadilan dalam Penanganan Kasus HAM di Pengadilan HAM 

Artikel ini mengkaji metode pengukuran keadilan dalam penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) di pengadilan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang menekankan prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, akses keadilan, perlindungan martabat manusia, dan dua process, serta sumber tambahan seperti laporan Human Rights Watch dan buku-buku terkait, artikel ini menganalisis indikator keadilan meliputi transparansi proses, imparsialitas hakim, efektivitas putusan, dan aksesibilitas bagi korban. Temuan menunjukkan bahwa pengukuran multidimensi diperlukan untuk menilai apakah pengadilan HAM mampu memberikan keadilan yang komprehensif, adil, dan efektif bagi korban pelanggaran HAM. Artikel ini juga membahas tantangan praktis dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengadilan HAM guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci

Keadilan, Pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia, Transparansi, Imparsialitas, Efektivitas Putusan

Pendahuluan

Pengadilan HAM merupakan pilar penting dalam sistem hukum global dan nasional untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, diskriminasi rasial, pembunuhan massal, atau pelanggaran kebebasan berpendapat. Institusi ini, termasuk Mahkamah Internasional untuk Hak Asasi Manusia atau pengadilan khusus seperti Pengadilan Pidana Internasional (ICC), bertugas memastikan bahwa pelanggar HAM diadili secara adil dan korban mendapat keadilan. Namun, keadilan dalam penanganan kasus tersebut sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika prosesnya dipengaruhi oleh faktor politik, sumber daya yang terbatas, atau bias institusional. Materi Pembelajaran 1 menjelaskan bahwa HAM didasarkan pada prinsip universalitas, non-diskriminasi, dan akses keadilan, yang mengharuskan pengadilan HAM untuk menjamin perlindungan martabat manusia bagi semua individu tanpa kecuali.

Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana keadilan dapat diukur secara objektif dalam konteks penanganan kasus HAM di pengadilan tersebut. Dengan mengintegrasikan teori dan praktik, artikel ini akan memberikan wawasan bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum. Latar belakangnya mencakup perkembangan pengadilan HAM pasca-Perang Dunia II, di mana instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menjadi dasar bagi pengadilan-pengadilan ini. Meskipun kemajuan telah dicapai, seperti dalam kasus Rwanda atau Yugoslavia, tantangan seperti lambatnya proses dan kurangnya eksekusi putusan masih menghambat keadilan.

 

 

Permasalahan

1.       Bagaimana indikator keadilan dapat didefinisikan dan diterapkan untuk menilai efektivitas pengadilan HAM?

2.      Apakah pengukuran ini hanya berdasarkan hasil putusan, atau juga prosesnya?

3.      Bagaimana perbedaan budaya hukum antar negara memengaruhi pengukuran pengadilan secara global?

 

Pembahasan

Pengukuran keadilan dalam penanganan kasus HAM di pengadilan HAM dapat dilakukan melalui indikator multidimensi, sebagaimana dijelaskan dalam Materi Pembelajaran 1 yang menekankan due process, equality, dan perlindungan martabat manusia. Indikator utama meliputi:

• Transparansi Proses: Pengadilan harus mempublikasikan sidang, bukti, dan putusan secara terbuka untuk memungkinkan pengawasan publik dan mencegah korupsi. Materi Pembelajaran 1 menegaskan bahwa transparansi adalah bagian dari akses keadilan. Tanpa itu, masyarakat tidak dapat memverifikasi apakah prosesnya adil. Contohnya, pengadilan seperti ICC telah meningkatkan transparansi melalui siaran langsung, meskipun masih ada kritik terkait akses informasi bagi korban.
• Imparsialitas Hakim: Hakim harus bebas dari konflik kepentingan, sesuai dengan prinsip independensi yudisial dalam Materi Pembelajaran 1. Bias politik atau ekonomi dapat merusak keadilan, seperti dalam kasus di mana hakim dipilih berdasarkan afiliasi politik. Sumber tambahan, laporan Human Rights Watch (2023), menunjukkan bahwa di banyak negara, hakim pengadilan HAM sering kali dipengaruhi oleh pemerintah, mengurangi kepercayaan publik.
• Efektivitas Putusan: Putusan harus diikuti dengan tindakan nyata, seperti kompensasi bagi korban, rehabilitasi, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Materi Pembelajaran 1 menekankan bahwa keadilan bukan hanya hukuman, tetapi juga pemulihan hak korban. Buku "International Human Rights Law" karya Hurst Hannum (2016) menambahkan bahwa efektivitas dapat diukur melalui tingkat eksekusi putusan, di mana pengadilan internasional sering kali bergantung pada negara anggota untuk implementasi.
• Aksesibilitas bagi Korban: Pengadilan harus mudah diakses oleh korban, termasuk dukungan hukum gratis dan perlindungan dari intimidasi. Materi Pembelajaran 1 menyoroti non-diskriminasi, yang berarti kelompok rentan seperti pengungsi atau minoritas harus mendapat prioritas. Sumber lain, seperti laporan Amnesty International (2022), mengkritik bahwa di beberapa negara, korban HAM dari kelas bawah sulit mengakses pengadilan karena biaya tinggi atau stigma sosial.

Untuk mengukur indikator ini, dapat digunakan indeks global seperti Rule of Law Index dari World Justice Project atau Human Rights Index dari organisasi internasional. Pendekatan ini membantu membandingkan performa pengadilan antarnegara. Misalnya, di Eropa, pengadilan seperti European Court of Human Rights (ECHR) telah menunjukkan keadilan yang lebih baik melalui putusan yang konsisten, sedangkan di Afrika, pengadilan regional masih menghadapi tantangan eksekusi. Tantangan praktis termasuk perbedaan interpretasi HAM, di mana negara-negara berkembang mungkin memprioritaskan stabilitas nasional daripada hak individu. Namun, dengan integrasi teknologi seperti platform digital untuk pengaduan, pengukuran keadilan dapat ditingkatkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya, pengukuran keadilan di pengadilan HAM memerlukan indikator yang komprehensif, mencakup transparansi, imparsialitas, efektivitas, dan aksesibilitas, untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif dan adil. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan seperti bias institusional dan keterbatasan sumber daya masih menghambat keadilan. Saran yang diajukan meliputi: (1) peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan internasional; (2) penguatan mekanisme pengawasan independen, seperti komisi etik; (3) integrasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akses; (4) kerja sama internasional untuk harmonisasi standar hukum; dan (5) alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengadilan HAM. Dengan langkah-langkah ini, pengadilan HAM dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban, sehingga berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan manusiawi.

Daftar Pustaka

1. Materi Pembelajaran 1: Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia (Universitas Indonesia, 2023).
2. Human Rights Watch. (2023). World Report on Human Rights.
3. Hannum, H. (2016). International Human Rights Law. Wolters Kluwer.
4. Amnesty International. (2022). Annual Report on Human Rights.
5. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
6. World Justice Project. (2022). Rule of Law Index.
7. Dunne, T., & Wheeler, N. J. (Eds.). (1999). Human Rights in Global Politics. Cambridge University Press.